BELAWAN, (PAB)----
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan meminta Kapolda Sumatera Utara agar mengevaluasi kinerja Direktorat Polisi Air dan Udara (Dirpolairud) dan Kasubdit Gakkum Polda Sumut terkait mengganasnya kapal pukat Trawl beroperasi di laut perairan Belawan.
"Nasib Nelayan tradisional di Belawan terus terpuruk. Jadi saya selaku ketua KNTI Kota Medan meminta agar Dirpolairud Polda Sumut Kombes Pol Roy HM Sihombing dan Kasubdit Gakkum segera dicopot," kata Ketua KNTI Kota Medan Basyir dipostingan aplikasi group WhatsApp Ruang publik Medan Utara, Selasa (20/10/2020).
Permintaan KNTI kepada Kapolda Sumut itu berkaitan erat dengan gencarnya pemberitaan mengganasnya aktivitas kapal pukat trawl di perairan Belawan. Sehingga kegiatan pukat trawl berdampak sangat mengganggu mata pencaharian para nelayan tradisional.
"Ini permasalahan hidup orang banyak, terkhusus buat nelayan tradisional, dan seharusnya menjadi prioritas bagi pihak keamanan di laut untuk dapat mengatasi dan menindak pengusaha pukat trawl di laut," tambah Basyir.
Dalam beberapa isi postingan di group WA Medan Utara terbaca kalau Ketua KNTI Kota Medan meminta agar Dirpolair Polda Sumut dan Kasubdit Gakkum Dirpolairud Polda Sumut segera dicopot. Karena dinilai tak mampu menindak kapal pukat trawl yang berada di perairan Belawan.
Dalam Postingannya, yang beredar adalah:
'Naikan berita copot Polair Sumut beserta jajarannya. Buat dari kita KNTI Kota Medan Plt Sumut'
Selain postingan stegmennya, muncul ujaran,
'Ahh kelen cakap-cakap aja baculnya. Naikanlah beritanya copot Dirpol Air Polda Sumut beserta Kasubdit Gakkumnya. Jangan pikir kita nggak membela nasib nelayan. Berani nggak?. Saya rasa sedari dulu kita teriak tapi kelen diam aja," demikian tulis dalam postingan tersebut.
Bukan itu saja, postingan di WA, warga Kota Medan menyindir dan membully kalau para pembela kaum nelayan hanya mengurus kepentingan pribadi dan telah menerima cipratan upeti dari para paslon walkot.
Sementara itu, dalam perbincangan langsung selama 30 menit dengan tim POIIN (Pewarta Online Independen Indonesia), Ketua KNTI Kota Medan Basyir sempat mengatakan kepada awak media bahwa zona 12 mil ke atas adalah untuk pukat yang lebih besar alat tangkapnya selain kapal nelayan tradisional.
Pernyataan zona 12 mil keatas untuk aktivitas penangkapan bagi kapal besar selain nelayan tradisional itu, diungkapkan saat Kadistanla Sumut dipimpin Jonny Waldi.
Dirpol Air Polda Sumut , Kombes Pol Roy HR Sihombing ketika dikonfirmasi maraknya pukat trawl di perairan belawan belum menjawab pertanyaan wartawan.Meski sudah dilayangkan pertanyaan melalui Whatsapp, namun sampai saat ini belum ada jawaban. (Tim)
